Lambang Pancasila dan Artinya dari Sila ke 1 sampai 5

Lambang Pancasila dan Artinya dari Sila ke 1 sampai 5

Pancasila mungkin kita sudah sering mendengar kata tersebut. Sejak awal kita masuk ke sekolah dasar hingga perguruan tinggi, kita selalu menemukan pelajaran mengenai pancasila. Hal ini wajib untuk kita ketahui bersama, karena pancasila merupakan ideologi dasar negara kita.

Namun taukah kamu? ternyata pancasila memiliki arti dan makna yang mendalam di setiap sila. Pancasila sendiri merupakan bahasa sansakerta yaitu gabungan dari kata panca dan sila. Panca berarti lima dan Sila berarti prinsip.

Pentingnya kita sebagai warga negara indonesia dalam menjaga dan menjalankan nilai-nilai dari pancasila. Hal ini bertujuan supaya negara ini tetap aman, damai, dan juga bersatu dalam menghadapi segala permasalahan yang menimpa bangsa ini.

Kita yang hidup di era sekarang wajib menghormati para pendahulu kita yang telah bersusah payah memikirkan landasan ideologi bangsa ini yaitu pancasila. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang lambang apa saja yang terdapat pada pancasila lengkap dengan arti dan maknanya.

Arti Lambang Pancasila Sila Ke 1

arti sila ke 1

Sila pertama berlambangkan bintang dan memiliki kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa. Butir sila pertama ini  mengandung makna bahwa negara Indonesia berlandaskan pada agama yang sebagaimana telah diatur dan disepakati dalam UUD 1945. Negara juga menjamin dan melindungi bagi tiap-tiap umat beragama untuk menjalankan ibadahnya masing-masing.

Lambang bintang dengan latar belakang gelap ini dapat diartikan tuhan menjadi penerang dan pemberi petunjuk agar manusia tidak tersesat. Maka dari itu tercetuslah kalimat ketuhanan yang maha esa pada butir sila pertama dalam pancasila.

Karena indonesia berlandaskan pada agama, maka setiap warga negara indonesia diwajibkan memiliki agama yang sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Adapun diantara agama yang diakui dinegara ini yaitu islam, kristen , budha, hindu, dan juga konghucu.

Arti Lambang Pancasila Sila Ke 2

arti sila ke 2

Baca Juga : Pengertian Demokrasi

Sila kedua berlambangkan rantai dan memiliki kalimat Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mengandung makna bahwasanya manusia harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dengan ini maka akan melahirkan sikap saling menghargai dan juga menghormati satu sama lain sehingga terciptalah kehidupan yang rukun dan damai.

Kata adil dalam sila ini juga dapat diartikan setiap manusia mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum. Hukum harus ditegakan seadil-adilnya tanpa pernah memandang jabatan ataupun suku dan golongan tertentu agar dapat menciptakan kehidupan yang beradab.

Oleh karena itu bangsa indonesia sangat menentang terhadap sifat eksploitasi dan juga penindasan. Sila ini mengajarkan kita untuk saling menghormati harkat dan martabat manusia dan menghargai hak asasi setiap individu.

Arti Lambang Pancasila Sila Ke 3

arti sila ke 3

Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin dan berisi kalimat Persatuan Indonesia. Makna yang terkandung pada sila ini adalah dalam setiap keputusan yang diambil haruslah mengutamakan persatuan dan kesatuan negara.

Sangat banyak suku, etnis, dan golongan yang ada di indonesia. Sehingga persatuan itu sangatlah penting untuk menjaga keutuhan negara ini. Maka dari itu lahirlah butir sila ketiga yaitu persatuan indonesia.

Negara juga wajib menjaga dan bersikap adil agar persatuan ini tetap terjaga seutuhnya. Sila ini berkaitan dengan semboyan bhineka tunggal ika, yang berarti walaupun kita berbeda-beda suku , ras, dan juga golongan tetapi kita tetap harus bersatu.

Arti Lambang Pancasila Sila Ke 4

arti sila ke 4

Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng dan berisi kalimat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Butir sila ke empat ini mengandung makna setiap permasalahan harus diselesaikan dengan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu dengan cara bermusyawarah.

Dan kewajiban kita sebagai warga negara adalah mematuhi juga menjalankan setiap keputusan yang dihasilkan dan disepakati dalam perundingan atau musyawarah tersebut. Karena setiap keputusan yang diambil secara musyawarah adalah bertujuan untuk kepentingan bersama.

Namun dalam mengambil keputusan itu haruslah memenuhi unsur keadilan dan kebenaran sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dihadapan tuhan yang maha esa.

Arti Lambang Pancasila Sila Ke 5

arti sila ke 5

Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas dengan kalimat Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Sila ini mengandung makna keadaan yang seimbang dan kesejahteraan yang merata pada kehidupan masyarakat.

Sila ini bertujuan untuk menghapus kesenjangan sosial warga negara indonesia. Sehingga terciptalah kehidupan berbangsa yang rukun dan damai. Pemerintah wajib mensejahterakan rakyatnya agar tidak terjadi kesenjangan yang dapat berakibat pada perpecahan.

Dalam kehidupan bernegara kesejahteraan rakyatnya merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah. Dengan kesejahteraan yang merata bagi rakyat maka terpenuhilah seluruh butir pancasila. Sila ini merupakan puncak dan tujuan utama bagi bangsa indonesia.

Gambar Garuda Pancasila

lambang garuda pancasila

Burung garuda merupakan simbol dari negara indonesia. Garuda sendiri merupakan hewan mitologi dimana digunakan sebagai tunggangan dewa wisnu dalam pewayangan dan merupakan lambang dari kekuatan.

Ditengah tengah atau dijantung burung garuda terdapat simbol-simbol dari pancasila. Ini memiliki makna pancasila merupakan sumber kekuatan daripada burung garuda itu sendiri. Kemudian digambarkan garuda sedang mencengkram kuat sebuah semboyan yang bertuliskan bhineka tunggal ika. Yang dapat dimaknai dengan persatuan dan kesatuan harus tetap kita jaga.

Amanah yang terkandung dalam lambang negara indonesia sangatlah penting kita jalankan. Sebagai warga negara sudah sepatutnya menghargai perjuangan para pahlawan yang rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk kemerdekaan negara ini.

Adapun terdapat makna lain dibalik jumlah bulu yang terdapat pada burung garuda ini. Berikut ini adalah pembahasan tentang makna jumlah bulu burung garuda yang penting untuk kita ketahui dan renungkan.

Jumlah Bulu Garuda Pancasila

jumlah bulu garuda pancasila

Jumlah bulu yang terdapat pada lambang burung garuda pancasila mengandung jumlah yang sama dengan hari kemerdekaan indonesia. Yaitu 17 bulu pada masing-masing sayap garuda, 8 bulu pada ekor burung garuda, 19 bulu pada pangkal ekor / bagian diatas ekor burung garuda, dan 45 bulu dibagian leher burung garuda.

Hal ini merupakan pengingat bagi kita semua bahwa indonesia merdeka pada tanggal 17 agustus 1945. Dan merupakan sebuah seni yang diwariskan kepada kita semua oleh para pendahulu kita. Sehingga sudah menjadi tugas kita bersama untuk mengemban amanah yang telah diwariskan tersebut.

Belakangan ini kita sering diributkan dengan permasalahan pancasila dan anti pancasila. Sebenarnya permasalahan ini timbul akibat kita belum benar-benar menjalankan amanat yang terkandung pada pancasila. Yaitu tepatnya sila kedua yang berbunyi persatuan indonesia.

Hal ini juga dipicu akibat semakin tingginya angka kesenjangan sosial yang terdapat pada sila ke lima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Sehingga terjadi sentimen terhadap pihak dan golongan lainnya.

Jika saja kita menjalankan dengan baik amanah yang diberikan dan diwariskan oleh para pendahulu kita, masalah seperti ini tidak akan pernah terjadi. Jadi sudah sepatutnya kita bertanya kepada diri masing-masing. Sudahkah kita menjalankan ideologi pancasila dengan baik ?

 

Pengertian Demokrasi Pancasila, Ciri-ciri, Fungsi dan Prinsipnya

Pengertian Demokrasi Pancasila, Ciri-ciri, Fungsi dan Prinsipnya

Pengertian Demokrasi Pancasila – Secara Umum, Pengertian Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandanan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia ang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia, kemdian akan timbul dasar falsafah negara yang disebut dengan Pancasila yang terdapat, tercemin, terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setipa penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi yaitu UUD 1945. Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan UUD 1945 dan implementasinya (pelaksanaannya) wajib sesuai dengan apa yang terdapat dalam UUD 1945.

Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Para Ahli

Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Para Ahli
Pengertian Demokrasi Pancasila Menurut Para Ahli

Selain pengertian secara umum demokrasi Pancasila, terdapat pula pengertian menurut para ahli yang mengemukakan pendapatnya untuk mendefinisikan pengertian demokrasi Pancasila. Macam-macam pengertian demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

Profesor Dardji Darmo Diharjo

Menurut Prof. Dardji Darmo Diharjo, bahwa pengertian demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan UUD 1945.

GBHN Tahun 1978 dan Tahun 1983

Menurut Gari Besar Haluan Negara Tahun 1978 dan Tahun 1983 yang menetapkan bahwa pembangunan politik diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila. Dalam rangka memantapkan stabiltias politik dinamis serta pelaksanaan mekanisme Pancasila, maka diperlukan pemantapan kehidupan kosntitusional kehidupan demokrasi dan tegaknya hukum.

Kansil

Pengertian demokrasi Pancasila menurut Kansil adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang merupakan sila keempat dari dasar Negara Pancasila seperti yang tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945.

Prof. Notonegoro

Menurutnya, pengertian demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan YME, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ensiklopedia Indonesia

Pengertian demokrasi Pancasila bahwa Pancasila meliputi bidang-bidang politik, sosial dan ekonomi, serta yang dalam penyelesaian masalah-masalah nasional yang berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat.

Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila

Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila
Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila

Prinsip yang terdapat dalam demokrasi Pancasila sediki berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal. Ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

  1. Pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi
  2. Terdapat pemilu secara berkesinambungan
  3. Adanya penghargaan atas Hak Asasi Manusia dan perlindungan untuk hak minoritas
  4. Merupakan kompetisi dari berbagai ide dan cara dalam menyelesaikan masalah
  5. Ide yang terbaik akan diterima ketimbang dari suara terbanyak

Isi Pokok Demokrasi Pancasila

Isi pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

  1. Pelaksanaan UUD 1945 dan penjabarannya dituangkan Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945
  2. Menghargai dan melindungi HAM (Hak Asasi Manusia)
  3. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan beradsarkan dari kelembagaan
  4. Sebagai sendi dari hukum yang dijelaskan dalam UUD 1945, yaitu negara hukum yang demokrastif

Fungsi Demokrasi Pancasila

Fungsi Demokrasi Pancasila
Fungsi Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila memiliki banyak fungsi dalam pelaksanannya terhadap negara Indonesia. Macam-macam fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

  1. Menjamin keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara seperti ikut menyukseskan pemiluh, pembangunan, duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan
  2. Menjamin berdirinya negara RI
  3. Menjamin tetap tegaknya NKRI berdasar sistem konstitusional
  4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang berasal dari Pancasila
  5. Menjamin adanya hubungan yang sama, serasi dan simbang mengenai lembaga negara
  6. Menjamin pemerintahan yang bertanggung jawab

Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila

Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila
Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila merupakan budaya demokrasi yang dengan karakteristik khas Indonesia yang mengandung prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip pokok demokrasi pancasila adalah sebagai berikut:

  1. Perlindungan hak asasi manusia
  2. Pengambilan keputusan berdasar musyawarah
  3. Badan peradilan merdeka yang berarti tidak terpangaruhi akan kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain. Misalnya Presiden, BPK, DPR atau yang lainnya.
  4. Terdapat partai politik dan juga organisasi sosial politik yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat.
  5. Sebagai pelaksanan dalam pemilihan umum
  6. Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945)
  7. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
  8. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggun jawab secara moral kepada Tuhan YME diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain.
  9. Menjunjung tinggi tujuan dan juga cita-cita nasional
  10. Pemerintah menurut hukum, dijelaskan dalam UUD 1945 yang berbunyi:

a. Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtstaat dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat)
b. Pemerintah berdasar dari sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas)
c. Kekuasaan yang tertinggi ada ditangan rakyat.

Asas Demokrasi Pancasila

Pengertian Demokrasi Pancasila Indonesia
Asas Demokrasi Pancasila

Dalam sistem demokrasi Pancasila, terdapat dua asas antara lain sebagai berikut:

Asas Kerakyatan: Pengertian asas kerakyatan adalah asas kesadaran untuk cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasip dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan atau menghayati keasadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat.

Asas Musyawarah: Pengertian asas msyawarah adalah asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan untuk menyatukan pendapat serta mencapai kesepatakan bersama atas kasih sayang, pengobaranan untuk kebahagian bersama.

Referensi:

C. S. T. Kansil, 1986. Hukum Tata Pemerintahan Indonesia. Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta.

Abdulkarim A. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas XII SMA. Cet.1. Bandung: Grafindo Media Pratama.Hlm25-27

Indrayana, Denny (2007). “Indonesia dibawah Soeharto: Order Otoliter Baru”. Amandemen UUD 1945: antara mitos dan pembongkaran. Mizan Pustaka. hlm. 141

Israil, Idris. 2005. Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan. Malang : Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya.Hlm 27.

Pengertian Demokrasi, Sejarah, Ciri-ciri, Macam-macam dan Contohnya

Pengertian Demokrasi, Sejarah, Ciri-ciri, Macam-macam dan Contohnya

Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi selalu menjadi perbincangan yang layak untuk dibahas. Tak hanya di sekolah maupun di ranah politik saja, di setiap lini selama masih berstatus sebagai warga negara setiap orang mestinya tahu apa pengertian demokrasi, khususnya yang ada di Indonesia.

Secara umum, demokrasi bisa diartikan sebagai suatu bentuk pemerintahan dimana setiap warga negara didalamnya memiliki kesetaraan hak dalam urusan penentuan hidup mereka. Dengan kata lain, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana rakyatlah yang memiliki kedaulatan tertinggi.

Jadi disini setiap warga negara diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam berbagai macam urusan terkait dengan negaranya seperti perumusan, pengembangan, sampai pada pembuatan hukum.

Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli

Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli
Pengertian Demokrasi Menurut Para Ahli

Dilihat dari perumusan katanya, demokrasi berasal dari penggabungan kata “demos” yaitu rakyat dengan “kratos” yang berarti kekuasaan atau kekuatan. Jadi jika disatukan jadilah “demokratia” yakni kekuasaan rakyat. Kekuasaan rakyat ini melingkupi semua lini mulai dari budaya, sosial, dan juga ranah ekonomi.

Selain pengertian demokrasi yang ditilik dari kata, beberapa ahli juga memberikan beberapa ulasan terkait pengertian demokrasi menurut para ahli khususnya yang berasal dari Indonesia:

  1. Koentjoro Porbapanoto mengemukakan jika demokrasi merupakan sebuah sistem dimana rakyat disini turut serta berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan suatu negara.
  2. Mr. Muhammad Yamin menyatakan jika demokrasi adalah dasar dari pemerintahan dan masyarakat secara sah mampu mengendalikan serta memiliki kuasa mengatur pemerintahan.
  3. Affan Ghafar sendiri memiliki pemaknaan yang berbeda dari demokrasi dan mendefinisikannya secara normatif dan empirik. Normatif maksudnya demokrasi akan diwujudkan oleh negara, dan empirik dimana perwujudan demokrasi hanya pada ranah politik.
  4. Sumarno AP dan Yeni R.Lukiswara merumuskan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Hal ini dirumuskan dalam declaration of independent “of the people, for the people, and by the people”.

Video Pengertian Singkat Demokrasi

Pengertian Demokrasi Pancasila

Pengertian Demokrasi Pancasila
Pengertian Demokrasi Pancasila

Setelah mengetahui pengertian demokrasi secara umum, lantas apa yang dimaksud dengan Demokrasi Pancasila?

Sistem pemerintahan yang dimaksudkan disini yakni sebuah sistem dimana konstitusionalnya menjadikan UUD 1945 sebagai landasan dasar dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Jadi, intinya demokrasi Pancasila ini terikat terhadap UUD 1945 begitu pula dengan implementasinya harus berlandaskan dari UUD 1945.

Secara khusus beberapa tokoh ahli juga merumuskan pengertian dari demokrasi Pancasila antara lain:

  1. Dardji Darmo Diharjo mengemukakan jika sumber dari paham demokrasi Pancasila adalah kepribadian serta falsafah hidup bangsa Indonesia dimana perwujudannya sama atau seperti yang telah tertera pada pembukaan UUD 1945.
  2. Notonegoro mengungkapkan jika demokrasi Pancasila merupakan perwujudan dari Pancasila dimana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan YME, berkemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun ciri demokrasi Pancasila beberapa diantaranya yakni adanya pemilu, pemerintah berjalan sesuai konstitusi, perlindungan terhadap hak minoritas, penghargaan terhadap HAM, serta suara terbanyak akan kalah jika dibandingkan dengan ide yang terbaik.

Pengertian Demokrasi Terpimpin

Pengertian Demokrasi Terpimpin
Pengertian Demokrasi Terpimpin

Demokrasi yang juga disebut sebagai demokrasi terkelola ini menggunakan bentuk pemerintahan demokrasi secara umum dengan tingkat otokrasi yang lebih tinggi. Indonesia pernah menerapkan sistem ini dan diimplementasikan berdasar dari Dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959 serta Tap MPRS No. VIII/MPRS/1959.

Inti dari demokrasi Pancasila adalah sila ke-4 Pancasila yakni menjunjung mufakat serta berprinsip Nasionalis, Agama, dan Komuninisme (Nasakom). Namun, prinsip ini kemudian ditolak para ulama karena menggunakan paham komunis dimana ini bertolak belakang dengan agama atau dengan sila pertama Pancasila.

Pengertian Demokrasi Liberal

Pengertian Demokrasi Liberal
Pengertian Demokrasi Liberal

Demokrasi yang juga disebut sebagai demokrasi konstitusional ini melindungi hak individu dari kekuasaan pemerintahan. Keputusan mayoritas disini yang diberlakukan dengan tujuan menghindari pelanggaran terhadap hak setiap individu. Ciri demokrasi ini yakni adanya undang-undang dan konstitusi yang mampu membatasi kekuasaan eksekutif, ada kontrol khusus terhadap negara tersebut, serta kebolehannya kelompok minoritas untuk berjuang demi kepentingan kelompoknya.

Pengertian Budaya Demokrasi

Pengertian Budaya Demokrasi
Pengertian Budaya Demokrasi

Budaya demokrasi bersumber pada pola pikir serta sifat warga masyarakat yang berasaskan pada nilai persaudaraan antara manusia (toleransi, saling percaya, kerjasama, dan saling kompromi), nilai kemerdekaan dan persamaan.

Jadi bisa dikatakan jika budaya demokrasi merupakan kegiatan atau sikap dari setiap individu yang mencerminkan demokrasi sendiri. Sebagai contoh yakni adanya sikap saling menghargai, menjunjung kebersamaan, hingga kepada mengikuti aturan yang menjadi kesepakatan bersama.

Ciri-Ciri Negara Demokrasi

Ciri-Ciri Negara Demokrasi
Ciri-Ciri Negara Demokrasi

Demokrasi di Indonesia telah berubah dari masa ke masa, meskipun begitu, hal tersebut tidak menjadikan masyarakat Indonesia untuk terlepas dari nilai inti demokrasi tersebut.

Lantas bagaimana sebenarnya ciri-ciri negara demokrasi dan kehidupan negara demokrasi yang sebenarnya? Berikut ciri-ciri negara demokrasi yang kami tuliskan dengan ringkas.

  1. Kebebasan setiap individu
    Siapapun Anda, ketika negara menganut sistem demokrasi, maka Anda berhak menyuarakan pendapatnya baik pada musyawarah publik atau bahkan kepada pemerintahan. Tak hanya pendapat, warga negara juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri atau berkreasi sesuai dengan apa yang diinginkannya.
  2. Jaminan HAM
    Baik itu minoritas maupun mayoritas, semua memiliki kesamaan HAM. Setiap warga negara sama dalam mendapatkan perlindungan negara, berkehidupan dalam masyarakat serta berhak mendapat pembelaan hukum. Setidaknya ada 11 hal yang menjadi jaminan perlindungan HAM bagi negara penganut demokrasi antara lain hak untuk hidup; mengembangkan diri; mendapatkan pekerjaan; mendapatkan status kewarganegaraan; mendapatkan kesamaan hukum; menganut kepercayaan; perlindungan baik pribadi maupun keluarga; berkomunikasi serta mendapatk informasi; identitas budaya; masyarakat tradisional; dan beberapa hak lainnya.
  3. Kebebasan pers
    Setiap media pers yang ada di negara demokrasi diperbolehkan untuk menyebarkan informasi seluas mungkin namun tetap ada aturan-aturan khususnya. Pers sendiri juga bisa dijadikan sebagai wadah bagi rakyat guna menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.
  4. Bebas mengenyam pendidikan
    Sebagaimana yang tertera pada UUD 1945 bahwa setiap warga negara tanpa batasan diberikan kebebasan untuk mengenyam pendidikan baik di dalam maupun diluar negeri sekalipun. Adapun mereka yang mengenyam pendidikan di luar negeri juga akan tetap mendapatkan perlindungan dari negara sama halnya mereka yang mengenyam pendidikan di dalam negeri.
  5. Memiliki konsep hukum yang nyata
    Konsep hukum disini jelas sehingga pemerintahan akan lebih disandarkan kepada hukum tidak kepada kepemimpinan yang diktator yang mampu membatasi ruang gerak warga negaranya.
  6. Pemerintahan berada di tangan rakyat
    Ciri demokrasi yang paling utama yakni rakyat sebagai pemegang pemerintahan secara penuh. Jadi rakyat diberi kebebasan guna memilih perwakilannya lewat lembaga perwakilan yakni DPR atau MPR.
  7. Adanya Pemilu
    Pemerintahan jelas ditangan rakyat sehingga pemilu adalah hal yang wajib. Pemimpin dipilih dari mayoritas suara terbanyak dan dilaksanakan pada periode tertentu.
  8. Kebebasan berorganisasi
    Perwujudan dari adanya kebebasan ini bisa dilihat dari banyaknya partai atau organisasi masyarakat di Indonesia. Melalui organisasi inilah masyarakat bisa menyampaikan segala aspirasi kepada pemerintah.

Prinsip Demokrasi

Prinsip Demokrasi
Prinsip Demokrasi

Setelah mengetahui pengertian hingga ciri-ciri negara demokrasi, akan kita ulas sedikit tentang prinsip dasar demokrasi yang ada di Indonesia. Pada dasarnya prinsip dan ciri memiliki kemiripan namun lebih jelasnya kami ulas berikut ini:

  1. Negara berdasarkan konstitusi
    Konstitusi dalam negara demokrasi sangatlah penting guna membatasi pemerintah atau penguasa. Hal ini jelas ditujukan untuk menjamin keamanan rakyat.
    Jadi, konstitusi mampu menekan pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak akan pula bertindak anarki terhadap pemerintah dalam penuntutan haknya.
  2. Jaminan perlindungan HAM
    Setiap Warga Negara Indonesia yang lahir secara otomatis telah mengantongi perlindungan HAM. Sejak lahirnya, setiap warga neagra berhak untuk hidup, memeluk agama, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, serta hak-hak lain yang adapun ketentuannya ada di undang-undang.
  3. Kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat
    Demokrasi memberikan kesempatan pada siapapun untuk menjadi bagian dari organisasi tertentu serta mengeluarkan pendapatnya dengan cara yang bijak. Jadi disini tidak dibatasi banyaknya pendapat, namun demokrasi lebih menekankan kepada penyampaian pendapat yang disampaikan dengan baik.
  4. Pergantian kekuasaan
    Adanya penggantian kekuasaan ini digunakan untuk meminimalisasi kesewenang-wenangan pemerintah seperti KKN. Adapun penggantiannya biasanya dilakukan lewat pemilihan umum.
  5. Peradilan yang bebas tanpa memihak
    Maksudnya disini yakni setiap warga negara bebas untuk mendapatkan peradilan yang bebas dan tanpa campur tangan dari penguasa atau pihak lain. Hakim diberikan kebebasan untuk memberlakukan hukum tanpa melihat siapa yang bersalah, apakah dia seorang pemimpin negara ataupun rakyat biasa. Dimata hukum semuanya sama.
  6. Persamaan kedudukan warga negara di depan hukum
    Instrumen penegakan keadilan ini tidak boleh berat sebelah. Setiap yang melawan hukum harus ditindak tegas lewat jalur hukum, dan tidak pula diperkenankan bagi masyarakat untuk menghakimi sendiri.
  7. Kebebasan pers
    Pers merupakan pilar penting dalam demokrasi. Disini pers menjadi media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya. Di lain sisi, pers juga menjadi media untuk mensosialisasikan program pemerintah kepada masyarakat luas.

Sejarah Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa

Sejarah Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa
Sejarah Demokrasi Indonesia dari Masa ke Masa

Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi pada sistem pemerintahannya. Adapun sistem ini tidaklah sama dari masa ke masa. Sejak awal kemerdekaan, sistem demokrasi berubah-ubah sesuai kondisi pemimpin dan politik di masa itu.

1. Demokrasi di Masa Revolusi Kemerdekaan

Di tahun 1945 – 1950, demokrasi Indonesia masih belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena pada tahun itu Indonesia masih menghadapi Belanda atau masih adanya revolusi fisik.
Ketika ini sentralisasi pemerintahan masih pada Presiden dibantu dengan KNIP karena lembaga perwakilan rakyat MPR, DPR dan DPA masih belum ada.

2. Demokrasi di masa Parlementer

Lima tahun setelah kemerdekaan yakni tahung 1950 – 1959 pemerintah menggunakan UUDS sebagai landasan konstitusionalnya. Disinilah waktu ketika demokrasi sangat berjaya. Perwujudan kehidupan politik di Indonesia bisa dilihat dari ditemukannya elemen-elemen demokrasi.

Ketika ini lembaga perwakilan memiliki kekuasaan yang tinggi dan hal ini diwujudkan dari beberapa mosi tidak percaya yang muncul kepada pemerintah. Walhasil, kabinetpun meletakkan jabatannya.

Dalam perjalanannya, praktik demokrasi di masa ini tidak bisa diberlakukan alias gagal karena beberapa hal antara lain: politik aliran yang dominan; konstituante tidak mampu mengganti UUDS 1950; lemahnya landasan sosial ekonomi; adanya kesamaan antara AD dengan Presiden Soekarno yang tidak senang dengan keberjalanan politik ketika itu.

Atas dasar inilah kemudian muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang isinya untuk membubarkan konstituante; kembali ke UUD 1945; dan membentuk MPRS serta DPAS

3. Demokrasi Terpimpin

Pengertian demokrasi terpimpin dirujuk pada tap MPRS No. VII/MPRS/1965. Adapun semua kekuatan nasional berporoskan kepada nasakom dengan ciri antara lain dominasi Presiden; terbatasnya peran partai politik; dan berkembangnya pengaruh PKI.

Presiden Soekarno tidak begitu menyukai parpol karena lebih mementingkan kepentingan ideologi partainya sendiri dibanding kepentingan nasional. Sayangnya ada beberapa penyimpangan pada demokrasi terpimpin yang menjadikannya harus dirubah.

4. Demokrasi pada pemerintahan Orde Baru

Demokrasi ini ditandai dengan diangkatnya Presiden Soeharto menggantikan Presiden Soekarno. Di masa inilah diterapkannya demokrasi Pancasila yang sesuai dengan ideologi bangsa Indonesia.

Harapan baru muncul bagi masyarakat dengan banyaknya program pembangunan yakni PELITA. Di masa inipun pemilihan umum berhasil digelar. Sayangnya demokrasi ini dianggap gagal sebab tidak adanya rotasi eksekutif, pemilu yang jauh dari demokratis, KKN merebak, terjadinya krisis ekonomi, HAM terbatas, TNI mundur menjadi alat kekuasaan ketika orde baru dan demonstrasi menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dari jabatannya.

5. Demokrasi di masa Reformasi

Sejak jatuhnya order baru 1998, Indonesia kini menganut suasana demokrasi yang baru. Demokrasi saat ini hampir sudah terlaksana pada berbagai lini. Demokrasi yang dilaksanakan kala ini sebenarnya merupakan demokrasi Pancasila namun berbeda dengan demokrasi pada Orde Baru dan mirip ke demokrasi parlementer yang pernah dicanangkan tahun 1950-1959.

Adapun perwujudan dari demokrasi ini beberapa yang telah nampak yakni diadakannya pemilu yang lebih demokratis; perputaran kekuasaan sudah sampai ke tingkat desa; rekruitmen politik dilakukan dengan terbuka, kebebasan menyatakan pendapat bisa terjamin dengan baik.

Macam-Macam Demokrasi

Macam-Macam Demokrasi
Macam-Macam Demokrasi

Demokrasi ada banyak. Sebagai seorang warga negara yang menganut paham demokrasi, maka selain paham pengertian demokrasi dirinya juga perlu tahu macam-macam demokrasi yang ada. Adapun macam-macam demokrasi ini dibedakan menjadi 3 bagian antara lain:

  1. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat
    a. Demokrasi langsung: Sistem demokrasi ini melibatkan seluruh rakyat Indonesia untuk ikut serta dalam menentukan urusan negara. Demokrasi ini sempat berlaku dulu pada jaman Yunani kuno karena ketika itu jumlah rakyatnya yang masih sedikit. Demokrasi langsung
    b. Demokrasi tak langsung: Sistem demokrasi ini melibatkan rakyatnya dalam segala penentuan kebijakan pemerintahan. Hanya saja rakyat disini akan menyalurkan aspirasinya kepada pemerintahan lewat lembaga perwakilan masyarakat.
  2. Demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara
    a. Demokrasi sistem referendum: Maksudnya disini suatu sistem demokrasi dimana rakyat memilih perwakilan dan rakyat memiliki kontrol terhadap perwakilannya di parlemen menggunakan sistem refrendum.
    b. Demokrasi sistem parlementer: Demokrasi ini muncul karena adanya hubungan yang cukup erat antara eksekutif dengan legislatif. Disini eksekutif haruslah menjalankan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui. Kedudukannya parlemen berada diatasnya sehingga kepercayaan parlemen sangat bergantung kepada keberlangsungan eksekutif.
    c. Demokrasi sistem pemisah kekuasaan: Kedudukan legislatif dan eksekutif disini terpisah. Jadi Presiden akan mengangkat menteri dimana menteri ini memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap Presiden. Adapun jabatan Presiden beserta menterinya tidak bisa diberhentikan oleh parlemen dan tidak pula bergantung pada dukungan parlemen.
    d. Demokrasi sistem refrendum dan inisiatif rakyat: Demokrasi perwakilan ini merupakan gabungan dari demokrasi perwakilan langsung dan demokrasi perwakilan. Jadi rakyat disini melalui refrendum mampu mengontrol badan perwakilan dengan sifatnya yang obligator dan fakultatif.
  3. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi
    a. Demokrasi liberal: Sistem demokrasi ini menekankan pada kebebasan individu sehingga kadangkala kepentingan umum terabaikan
    b. Demokrasi rakyat: Demokrasi ini mendasarkan pada paham sosialis serta komunis sehingga lebih mendahulukan negara daripada kepentingan umum.
    c. Demokrasi Pancasila: Demokrasi satu ini bersumber pada landasan negara yakni Pancasila yang mengutamakan kepentingan umum dan musyawarah untuk mufakat, serta bersumber pada nilai-nilai sosial budaya.

Itulah diatas sekilas ulasan tentang pengertian demokrasi, ciri, prinsip, sejarah hingga macam-macam demokrasi yang ada di dunia. Sebagai warga negara Indonesia yang menjadikan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya, sudah selayaknya kita harus mengetahui ini dengan jelas.

rejeki-nomplok

Situs Rejekinomplok.net dikelola penuh oleh PT. Triton Nusantara Tangguh. Situs ini bertujuan sebagai media belajar dan sharing informasi.

CATEGORIES

Pilih kategori bacaan yang kamu suka

Copyright 2017 RejekiNomplok.net